PEMBUKAAN(Preambule)Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang ...

Dasar Hukum :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, dan UU No. 11 Tahun 2008.UU ini mengatur tentang :Beberapa ketentuan dalam ...

bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggara-kan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;bahwa oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya ...

Dasar Hukum :Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Perka Lemsaneg ini mengatur tentang :Ketentuan Umum;Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan;Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari:Bagian Kesatu              : Perencanaan UUBagian Kedua               : Perencanaan PPBagian Ketiga               : Perencanaan PerpresBagian Keempat           : Perencanaan Perda ...

Dasar Hukum :Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.UU ini mengatur ...